JAKARTA -- Pengakuan Kementerian Pertahanan soal adanya operasi intelijen asing di Papua mendapat respons dari parlemen.
Anggota Komisi I DPRRI Nuning Kertopati menjelaskan, bekal data
tersebut harus dimanfaatkan oleh intel negara memperketat pengawasan.
Terlebih, adanya eskalasi ancaman di daerah konflik seperti Papua. "Maka pengawasan perlu ditingkatkan,"ujarnya saat dihubungi Republika,
Senin (27/5) malam. Menurutnya, intelijen asing biasanya datang ke satu
negara dengan cara pengelabuan. Hal tersebut juga berlaku untuk para
agen asing di Papua.
"Misalnya intelijen asing di Papua bisa saja berkedok agama, bisnis
atau pun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masih banyak
lagi,"jelasnya.
Dia mengungkapkan, intelijen negara memang seharusnya dapat
mengidentifikasi keberadaan mereka. Kemudian, mengelola informasi
tersebut dengan cara meningkatkan komunikasi dengan pemuka agama atau
adat budaya setempat. Sehingga, bentuk gerakan separatis atau terorisme
bisa dicegah.
Sumber : Republika
Tidak ada komentar:
Posting Komentar