Dalam kesempatan kunjungan resmi ke Korea Selatan sebagai kepala staf
Angkatan Udara Republik Indonesia,salah satu acara formal adalah
mengunjungi lokasi strategis Angkatan Udara Korea di luar Kota Seoul.
Minggu, 11 Agustus 2013
Merah Putih dibentangkan sepanjang 7 km di perbatasan
Pontianak - Bendera Merah Putih sepanjang tujuh kilometer kini
berkibar di sepanjang jalan di perbatasan Indonesia-Malaysia di
Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, sejak Kamis
(1/8).
Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI--Malaysia (Malindo) memasang bendera tersebut dibantu warga Entikong di jalur darat lintas Malindo untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.
"Bendera itu dipasang di sepanjang jalan menuju perbatasan mulai dari Tugu perbatasan antarkecamatan sampai di tugu Pancasila," kata Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia (Malindo) Letnan Kolonel Infanteri Renal Aprindo Sinaga di Entikong, Jumat.
Ia mengatakan, kegiatan tersebut diikuti warga perbatasan Kecamatan Entikong, Muspika, Kades Entikong, pelajar dan ormas dan pemuda perbatasan.
"Masyarakat sangat antusias untuk memasang bendera di sepanjang jalur perbatasan. Ini menunjukkan warga di perbatasan, cinta dan setia dengan NKRI," ujarnya.
Sementara Camat Entikong Markus mengatakan, masyarakat di perbatasan tidak pernah ingin lepas dari NKRI. Meskipun kondisi infrastruktur masih minim dan terisolir, tidak melunturkan semangat warga di perbatasan.
"Warga sepenuhnya tetap cinta Merah Putih dan NKRI. Itu terbukti ketika warga diminta untuk mengibarkan bendera di sepanjang jalur perbatasan, semua melakukan dengan semangat," katanya.
Sekitar 500 bendera sudah terpasang sejak pukul 13.00 WIB dan sampai jelang 17 Agustus diperkirakan sekitar 2.000 bendera yang akan dikibarkan di sepanjang jalur perbatasan Entikong.
"Dimulai pemasangan 500 bendera di jalur darat," kata Markus lagi.
Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI--Malaysia (Malindo) memasang bendera tersebut dibantu warga Entikong di jalur darat lintas Malindo untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.
"Bendera itu dipasang di sepanjang jalan menuju perbatasan mulai dari Tugu perbatasan antarkecamatan sampai di tugu Pancasila," kata Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia (Malindo) Letnan Kolonel Infanteri Renal Aprindo Sinaga di Entikong, Jumat.
Ia mengatakan, kegiatan tersebut diikuti warga perbatasan Kecamatan Entikong, Muspika, Kades Entikong, pelajar dan ormas dan pemuda perbatasan.
"Masyarakat sangat antusias untuk memasang bendera di sepanjang jalur perbatasan. Ini menunjukkan warga di perbatasan, cinta dan setia dengan NKRI," ujarnya.
Sementara Camat Entikong Markus mengatakan, masyarakat di perbatasan tidak pernah ingin lepas dari NKRI. Meskipun kondisi infrastruktur masih minim dan terisolir, tidak melunturkan semangat warga di perbatasan.
"Warga sepenuhnya tetap cinta Merah Putih dan NKRI. Itu terbukti ketika warga diminta untuk mengibarkan bendera di sepanjang jalur perbatasan, semua melakukan dengan semangat," katanya.
Sekitar 500 bendera sudah terpasang sejak pukul 13.00 WIB dan sampai jelang 17 Agustus diperkirakan sekitar 2.000 bendera yang akan dikibarkan di sepanjang jalur perbatasan Entikong.
"Dimulai pemasangan 500 bendera di jalur darat," kata Markus lagi.
Sumber : Antara
'Perketat Pengawasan Intelijen Asing'
JAKARTA -- Pengakuan Kementerian Pertahanan soal adanya operasi intelijen asing di Papua mendapat respons dari parlemen.
Anggota Komisi I DPRRI Nuning Kertopati menjelaskan, bekal data
tersebut harus dimanfaatkan oleh intel negara memperketat pengawasan.
Terlebih, adanya eskalasi ancaman di daerah konflik seperti Papua. "Maka pengawasan perlu ditingkatkan,"ujarnya saat dihubungi Republika,
Senin (27/5) malam. Menurutnya, intelijen asing biasanya datang ke satu
negara dengan cara pengelabuan. Hal tersebut juga berlaku untuk para
agen asing di Papua.
Penyadapan terhadap SBY di mata kalangan intelijen
Jakarta - Kabar mengenai penyadapan pembicaraan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono tidak mustahil merupakan sinergi antarnegara
persemakmuran.
"Kalau dilihat aktor politiknya adalah melibatkan Inggris dan Australia, dan juga Amerika Serikat, sangat mungkin memang ada kepentingan seperti itu," kata Analis politik Mayjen TNI (Pur) Glenny Kairupan, M.Sc kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Glenny merupakan mantan perwira Direktorat B urusan luar negeri Badan Intelejen Stategis (BAIS) TNI.
Kabar mengenai penyadapan itu dilansir Sydney Morning Herald, Jumat (26/7), yang menyatakan bahwa Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata melalui penyadapan saat pertemuan Puncak G20 di London pada 2009..
Menurut Glenny, pada prinsipnya komunikasi melalui udara bisa disadap.
Mantan pengajar di Lemhannas itu mengatakan saat ini adalah era "perang teknologi" sehingga diperlukan kemampuan untuk melakukan pengamanan dalam konteks teknologi.
"Kita juga mesti kemampuan untuk melakukan jamming dan mengganggu komunikasi pihak yang menyadap," katanya.
Ia menjelaskan, sewaktu era pemerintahan Presiden Soeharto, pengamanan terkait pembicaraan rahasia dan penting seorang kepala negara dilakukan oleh BAIS.
"Namun, apakah peran itu masih ada, saya juga tidak mengetahui secara persis," kata Glenny Kairupan, yang satu angkatan dengan SBY saat di Akmil 1973.
Diakuinya bahwa London/Inggris, terkenal dalam dunia sadap-menyadap dalam kaitan intelijen dan diplomatik, sehingga tidak mengherankan muncul peristiwa yang menimpa kepala negara Asia, termasuk SBY.
Mengenai bagaimana mengantisipasinya, ia menekankan pentingnya simpul-simpul pengamanan presiden meyakinkan bahwa pembicaraan melalui telepon hendaknya dilakukan hanya untuk yang disebutnya "janjian ketemu di suatu tempat".
"Jadi, pembicaraan telepon tidak pada konten atau substansi strategis, itu paling tidak upaya untuk menghindari substansi pembicaraan strategis disadap," katanya.
"Kalau dilihat aktor politiknya adalah melibatkan Inggris dan Australia, dan juga Amerika Serikat, sangat mungkin memang ada kepentingan seperti itu," kata Analis politik Mayjen TNI (Pur) Glenny Kairupan, M.Sc kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Glenny merupakan mantan perwira Direktorat B urusan luar negeri Badan Intelejen Stategis (BAIS) TNI.
Kabar mengenai penyadapan itu dilansir Sydney Morning Herald, Jumat (26/7), yang menyatakan bahwa Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata melalui penyadapan saat pertemuan Puncak G20 di London pada 2009..
Menurut Glenny, pada prinsipnya komunikasi melalui udara bisa disadap.
Mantan pengajar di Lemhannas itu mengatakan saat ini adalah era "perang teknologi" sehingga diperlukan kemampuan untuk melakukan pengamanan dalam konteks teknologi.
"Kita juga mesti kemampuan untuk melakukan jamming dan mengganggu komunikasi pihak yang menyadap," katanya.
Ia menjelaskan, sewaktu era pemerintahan Presiden Soeharto, pengamanan terkait pembicaraan rahasia dan penting seorang kepala negara dilakukan oleh BAIS.
"Namun, apakah peran itu masih ada, saya juga tidak mengetahui secara persis," kata Glenny Kairupan, yang satu angkatan dengan SBY saat di Akmil 1973.
Diakuinya bahwa London/Inggris, terkenal dalam dunia sadap-menyadap dalam kaitan intelijen dan diplomatik, sehingga tidak mengherankan muncul peristiwa yang menimpa kepala negara Asia, termasuk SBY.
Mengenai bagaimana mengantisipasinya, ia menekankan pentingnya simpul-simpul pengamanan presiden meyakinkan bahwa pembicaraan melalui telepon hendaknya dilakukan hanya untuk yang disebutnya "janjian ketemu di suatu tempat".
"Jadi, pembicaraan telepon tidak pada konten atau substansi strategis, itu paling tidak upaya untuk menghindari substansi pembicaraan strategis disadap," katanya.
Sumber : Antara
Bos Perusahaan Induk Airbus Temui Dahlan Iskan, Ada Apa?
PT DI Pasok Komponen Tersulit dan Mahal untuk Pesawat Airbus 380
130 Marinir Akan Dikirim ke Ambalat Mewaspadai Gerakan Pasukan Malaysia
Langganan:
Postingan (Atom)